TopCareer.id – Tingginya angka pengangguran dari kalangan sarjana lulusan perguruan tinggi jadi sorotan.
Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026, terdapat sekitar 14,31 persen atau 1.033.132 orang dengan latar belakang lulusan D4, S1, S2, dan S3 yang masih belum mendapat pekerjaan.
Pengamat ketenagakerjaan Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, naiknya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi bukan hanya karena terbatasnya lapangan kerja.
Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, masalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi penyebab sulitnya sarjana memasuki pasar kerja.
Menurut Tadjuddin, dunia pendidikan selama ini cenderung memberikan bekal teori, sementara dunia kerja membutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan praktis.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” ujarnya, mengutip laman resmi UGM, Rabu (26/8/2026).
Kondisi ini jadi makin sulit saat teknologi semakin berkembang di industri, termasuk munculnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan robotika.
Tadjuddin mengatakan, perubahan ini membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya berdasarkan latar belakang pendidikan, tapi juga pada kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi.
Baca Juga: 1 Juta Sarjana Pengangguran, Pakar Singgung Ketimpangan Modal Sosial
Di sisi lain, keterampilan semacam ini dinilai belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” kata Tadjuddin.
Selain persoalan kompetensi lulusan, Tadjuddin mengatakan struktur ekonomi Indonesia belum cukup mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, khususnya di sektor industri.
Industri padat karya yang selama ini jadi salah satu penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturya.
Tadjuddin menambahkan, program magang pemerintah sebenarnya langkah yang cukup baik dalam membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja.
Namun, daya tampung program masih terlalu kecil jika dibandingkan jumlah pengangguran terdidik. Karena itu, dia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri.
“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” katanya.
Baca Juga: BPS Ungkap 1 Juta Sarjana di RI Menganggur
Di samping itu, Tadjuddin juga mengkritik rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI), jika tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan pengangguran terdidik.
Menurutnya, mendirikan perguruan tinggi baru membutuhkan waktu panjang sebelum dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dibutuhkan industri.
“Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi,” dia menegaskan.
Tadjuddin pun menyarankan pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat pusat pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran terdidik.
Tadjuddin menambahkan, program tersebut perlu menyasar lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja, agar memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkasnya.
